Tak Libatkan DPR, Sebut Menag Gagap UU

MAJALENGKA- Anggota DPR RI Fraksi PKS, H Nurhasan Zaidi merespons pembatalan penyelenggaraan haji tahun 2020. Ia menyebutkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah telah mengatur secara jelas tentang tata pelaksanaan ibadah haji dan umrah bahwa segala keputusan dibicarakan dan diputuskan pemerintah bersama dengan DPR. “Lagi-lagi menteri agama offside. Hal sepenting dan segenting ini tidak melibatkan DPR. Padahal Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah itu jelas jika setiap keputusan lazimnya dibicarakan dan diputuskan pemerintah bersama dengan DPR. Apalagi di masa darurat seperti ini, Menag sepertinya gagap memahami UU,” ungkapnya dalam siaran persnya, Selasa (2/6). Nurhasan mengingatkan ibadah haji sangat terkait dengan hajat hidup banyak calon jamaah haji. Pembatalan penyelenggaraan ibadah haji ini bukan hanya memiliki konsekuensi pada pemberangkatan dan pemulangan saja. Tetapi juga dana haji yang telah dibayarkan peserta dan APBN untuk penyelenggaraan haji serta kontigensi plan terkait kemungkinan pembatalan tersebut. “Seharusnya pemerintah bijak menahan diri mengumumkan ini. Toh kita sudah sepakati dan agendakan bahwa besok lusa, Kamis 4 juni 2020, komisi VIII baru akan rapat dengan kemenag terkait ini, sambil menunggu keputusan resmi dari Saudi,” jelasnya. Pihaknya memahami jika banyak pertimbangan prioritas yang diambil terkait pembatalan haji. Namun, lanjut dia, hal-hal genting seperti ini idealnya dikomunikasikan secara efektif dengan DPR dan diputuskan di meja rapat. Selain itu dirinya menambahkan Kementerian Agama akan dipanggil untuk memberikan klarifikasi soal kondisi ini. “Kita sepakat segera panggil Kemenag untuk klarifikasi masalah ini. Terbukti baru beberapa saat diumumkan masyarakat sudah gaduh. Menteri Agama harus bertanggung jawab, termasuk mencabut KMA itu bila ternyata ada kontigensi plan yang lebih baik yang kita putuskan saat rapat besok,” tambahnya. (bae)