PKBI Sinkronkan Langkah Cegah HIV/AIDS

MAJALENGKA - Penanganan HIV/AIDS di kabupaten Majalengka kembali diseriusi sejumlah pihak. Dalam rapat koordinasi yang difasilitasi Persatuan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga LSM, dibahas langkah-langkah strategis yang akan dijalankan untuk menekan dan menangani kasus HIV/AIDS. Ketua PKBI, Mulyana Alamsyah SKM menjelaskan perkumpulan ini merupakan upaya penanganan HIV/AIDS. Selama ini, lanjut dia, langkah penanganan sudah berjalan namun setiap instansi bergerak masing-masing. Sehingga ketika  ada kekurangan dan kendala, hal itu tidak diketahui lintas sektor. Akhirnya pelayanan yang diberikan kurang optimal. \"Oleh karenanya, pertemuan yang dilakukan ini akan menyinkronkan setiap kebijakan agar lebih optimal,\" jelasnya. Dia berharap ketika instansi dari berbagai sektor sudah sinergis, penanganan HIV/AIDS bisa lebih optimal. Khususnya mengenai penanganan secara dini. Lebihlanjut dikatakan, penangana HIV/AIDS perlu langkah konkret. Salah satunya dengan menghadirkan regulasi tentang HIV/AIDS.  \"Perlu komunikasi yang terjalin rapi antar lembaga dan stakeholder dari awal perencanaan sampai dengan eksekusi. Kami mencoba kembali menyinkronkan. Karena kami tidak bisa memaksakan kepada KPA terkait anggaran,\" imbuhnya. Mengenai data penderita, Mulyana mengaku setiap instansi memiliki data. Nahasnya, data yang ada tidak sinkron. Hal itu diakibatkan adanya kasus yang tidak tercatat atau bahkan dua kali tercatat. \"Karena memang sebelumnya masing-masing. Jadi saat ini kami mencoba menyinkronkan itu semua,\" akunya. PKBI mencatat Majalengka tercatat ada 449 orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Bahkan ada yang meninggal di wilayah Waringin, Kecamatan Palasah. \"Hal ini tentu bisa diupayakan dengan mempersempit risiko penularan. Yang ditakutkan itu ketika orang yang merasa dirinya tidak sakit dan berlaku seperti orang tidak mempunyai masalah. Ia ‘main’ ke sana kemari yang akhirnya menyebar luas,\" bebernya. Pihaknya mengaku pertemuan dengan stakeholder dan LSM ini akan menjadi agenda rutin. Tidak ada yang telat dalam menjalankan tugas. Apalagi sekarang sudah berjalan. Hanya dia mengakui kurangnya koordinasi dengan semua pihak membuat penanganan kurang optimal. Ditambahkan KPA harus lebih berfungsi mengawasi kegiatan di masing-masing OPD. Pihaknya juga mendorong agar terealisasi sekretariat KPA. Kegiatan itu akan terfokus terlebih dahulu ke kasus ODHA. (ono)