Komisi IV DPRD Pantau Data Warga Miskin

MAJALENGKA - Ketua komisi IV DPRD Kabupaten Majalengka, H Hanurajasa Tatang Riana tidak menampik persoalan penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran disebabkan oleh rancunya data. \"Bulan Februari dan Maret ini adalah momentum proses perbaikan sambil kami berjalan memantau verifikasi data tersebut. Beberapa tahun ke belakang kerap tidak sinkron antara data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data kemiskinan,\" terangnya, kemarin (9/2). Politikus asal Desa Leuwimunding, Kecamatan Leuwimunding ini menekankan agar verifikasi data benar-benar dilakukan secara komprehensif. Ini juga untuk menghindari banyaknya pamong desa atau perangkat desa yang mendapatkan sejumlah program bantuan sosial. Masih adanya jajaran pemerintah di desa yang mendapatkan program sosial disebabkan karena pendataan sebelumnya buruk. \"Verifikasi harus betul-betul faktual. Sekitar dua bulanan ini ada kegiatan verifikasi melalui Dinsos dan BPS pusat yakni sensus penduduk,\" terang politisi PAN ini. Dia positif thinking terhadap pelaksanaan dan verifikasi yang akan dilakukan di dua lembaga ini. Harapnya bisa sinergis sehingga memunculkan angka yang valid dan tidak rancu. Sebab tidak sinkronnya data juga merupakan kerugian buat Pemda. Secara riil terutama soal penekanan angka kemiskinan yang justru bertambah atau berkurang. Ketika disodorkan dengan data yang rancu, kata dia, hal itu akan memicu kurangnya keterpaduan program pengurangan angka kemiskinan. \"Kami berharap tahun 2021 mendatang akan ada hasil sensus dan verifikasi yang bisa memadukan data hingga program tepat sasaran kepada masyarakat Majalengka,\" harapnya. Beberapa program yang tengah diupayakan komisi IV, kata Jejem sapaan akrabnya adalah program rantang kanyaah dan PKH. Di sebagian daerah di kota angin sudah ada beberapa tempat terpasang stiker penerimaan manfaata. (ono)