Responsif Terhadap Pelayanan Masyarakat

MAJALENGKA - Bupati Majalengka DR H Karna Sobahi MMPd memaparkan konsep yang sudah dipraktikkan dalam melayani segala macam bentuk pengaduan publik di masyarakat. Konsep tersebut diungkapkan bupati pada seminar Best Practices Kepemerintahaan yang Baik, yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokraksi (KemenPAN-RB) RI bekerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) ke-74 tahun 2020 di Banjarmasin Kalimantan Selatan, Jumat (7/2). Konsep tersebut mendapatkan respons positif dari peserta yang merupakan para pejabat di lingkungan kota dan kabupaten se-Kalimantan Selatan. Selain mendengarkan paparan Bupati Majalengka, peserta seminar juga diajak belajar dari narasumber yang menginspirasi yaitu tiga inovator dari KIPP yakni Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Annas, Bupati Hulu Sungai Selatan Achmad Fikry, dan Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta. Seminar yang dibuka langsung Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo dilanjutkan dengan materi Pengelolaan Pemerintah yang Akuntabel oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, serta materi Pengelolaan Pengaduan untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik oleh Wali Kota Banjarbaru Nadjmi Adhani, dan Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji. Dalam uraiannya Bupati Majalengka menuturkan, Majalengka Raharja Quick Response Call 112 sebagai bentuk penguatan pelayanan publik dengan dukungan sistem yang transparan, mudah diakses, dan responsif terhadap pelayanan masyarakat. \"Alhamdulillah program belum genap satu tahun sudah ada 161 pengaduaan masuk, dan 15.985 panggilan darurat. Kendati ada beberapa warga yang hanya iseng melapor,\" tuturnya. Laporan aduan yang masuk antara lain berkaitan dengan KTP di Disdukcapil, jalan rusak di Dinas PUPR, layanan puskesmas dan kesehatan di Dinas Kesehatan, serta pengelolaan air bersih oleh PDAM. Semua itu langsung ditanggapi olehnya selaku bupati dan ditindaklanjuti melalui disposisi ke organisasi perangkat daerah (OPD) terkait atau berkoordinasi dengan instansi vertikal lainnya di Majalengka. Bupati menambahkan, pengembangan instansi yang terintegrasi dengan SP4N di Pemkab Majalengka meliputi Polres Majalengka, Kejari, BPJS, Perhutani, Kemenag, BPS, PLN dan lainnya. \"Ketika merespons pengaduan masyarakat ada petugas yang standby 24 jam. Semuanya diperkuat dengan kepala seksi baru di Dinas Kominfo yang fokus menangani pengaduaan,\" ujarnnya. Dalam memaksimalkan program tersebut, pihaknya melakukan penguatan sarana dan prasana dan dukungan anggaran. Dengan membuat pengembangan sistem jaringan IT terintegrasi ke seluruh OPD, kecamatan, dan kelurahan untuk pengembangan Command Centre dengan biaya Rp50 miliar bantuan dari Pemprov Jabar. \"Pembangunan gedung Command Centre sebesar Rp4,75 miliar bersumber dari APBD,\" katanya. Bupati mengaku pihaknya terus menyosialisasikam secara kontinyu, intensif, dan interaktif melalui berbagai media massa baik online, radio, leaflet, baliho, dan spanduk. Termasuk media sosial (medsos) dalam merespons program yang digulirkan. \"Kami juga terus melakukan upaya peningkatan dan penambahan SDM serta bimbingan teknis berkesinambungan bagi para pengelola pengaduan,\" ungkapnya. Atas program yang digulirkan, Pemkab Majalengka mendapat respons positif dari masyarakat dan penghargaan tingkat nasional dari pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Barat. Pada seminar tersebut dilakukan dialog interaktif dengan para peserta, dan peserta sangat antusias mengikuti setiap materi yang disampaikan para narasumber. Sementara Kepala Dinas Kominfo Majalengka Drs Maman Sutiman mengatakan, atas program dan kinerja tersebut Pemkab Majalengka mendapat dua penghargaaan pelayanan publik terbaik se Indonesia (Top 10 Penghargaan Pengelola dengan  Perubahan). \"Selain itu kami juga mendapat perbaikan pengelolaan pengaduan terbaik (Top 30 Instansi Pemerintah Pelayanan Publik Tahun 2019),\" kata Maman Sutiman didampingi Sekdis Kominfo Wawan Sarwanto ST MH. Maman mengungkapkan, Bupati Majalengka memiliki komitmen kuat dalam melayani publik sesuai dengan janji saat dilantik menjadi bupati untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat lebih cepat, dekat dan transparan. (iim/rls/adv)