Indra Subarsyah Soroti Tata Kelola Gentengisasi, Pemkab Majalengka Diminta Libatkan EO Profesional

RADARMAJALENGKA.COM – Pelaksanaan launching Program Gentengisasi Nasional di Kabupaten Majalengka pada Minggu, 8 November 2026, menyisakan sejumlah catatan penting terkait tata kelola penyelenggaraan acara berskala besar.

Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) IVENDO Jawa Barat, Indra Subarsyah, menyoroti persoalan manajemen logistik dan koordinasi kepanitiaan dalam kegiatan pelepasan 2,4 juta keping genteng produksi UMKM Jatiwangi tersebut.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah tertahannya pemberangkatan lebih dari 100 unit truk akibat belum terselesaikannya pembayaran uang jalan dan biaya operasional sopir ketika jadwal pelepasan berlangsung.

Dalam catatan evaluasinya, Indra menilai persoalan tersebut bukan semata-mata disebabkan ketiadaan anggaran, melainkan lemahnya tata kelola penyelenggaraan acara atau event governance.

BACA JUGA:Momentum Hari Pahlawan, Kecap Majalengka dan Sampyong Resmi Jadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia 2026

"Pengelolaan kegiatan berskala nasional dengan kompleksitas logistik tinggi yang sepenuhnya bertumpu pada kepanitiaan internal ASN dan mitra koperasi lokal, tanpa melibatkan tenaga profesional, terbukti menciptakan celah koordinasi yang berdampak pada citra daerah," demikian salah satu poin evaluasi dalam catatan Indra Subarsyah.

Menurut evaluasi tersebut, kejadian ini harus menjadi momentum pembenahan sistem penyelenggaraan acara pemerintah daerah, terutama ketika kegiatan melibatkan ratusan armada, pekerja lapangan, serta kepentingan banyak pihak.

Kepanitiaan Birokratis Perlu Didukung Profesional

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah pola kepanitiaan yang terlalu bertumpu pada internal Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mitra koperasi lokal tanpa dukungan tenaga profesional di bidang penyelenggaraan acara.

Dalam kegiatan berskala besar, perhatian kepanitiaan yang didominasi unsur birokrasi berpotensi lebih terpusat pada aspek protokoler, pengamanan panggung utama, serta alur kunjungan pejabat negara.

Sementara itu, kebutuhan operasional di belakang panggung atau backstage operations, termasuk pengelolaan armada truk, pembayaran hak sopir, hingga koordinasi distribusi logistik, membutuhkan penanganan khusus.

Dalam catatan evaluasinya, Indra mengidentifikasi adanya ketimpangan fokus kepanitiaan antara urusan protokoler dan operasional lapangan.

BACA JUGA:Gentengisasi Jatiwangi Jadi Momentum Kebangkitan Industri, Akademisi Ingatkan Ancaman Rantai Pasok

Akibatnya, pengelolaan ratusan armada truk serta kesejahteraan sopir yang telah menginap berhari-hari tidak mendapatkan pengawasan secara optimal.

Sumber: