Kinerja BUMD Disorot Mahasiswa, DPRD Perintahkan Komisi II Evaluasi PT SMU

MAJALENGKA, RADARMAJALENGKA.COM - Aksi unjuk rasa yang digelar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten MAJALENGKA pada Kamis (16/4) di Kantor PT Sindangkasih Multi Usaha (SMU) mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten MAJALENGKA.

Perusahaan daerah tersebut dipertanyakan karena dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam aksi tersebut, PMII menyoroti peran PT SMU sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Majalengka yang seharusnya menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Namun hingga kini, perusahaan tersebut dinilai belum menunjukkan kinerja yang optimal.

“Kami mempertanyakan keberadaan PT SMU. Sebagai BUMD, seharusnya mampu memberikan kontribusi nyata bagi PAD,” ujar salah satu orator.

BACA JUGA:7 Motor Listrik Kuat di Tanjakan, Power Gede Tenaga Badak, Cocok di Segala Medan, Ada Polytron Fox 350

PMII juga mengkritisi kinerja jajaran pengurus baru PT SMU yang dilantik pada September 2025. Mereka menilai belum terlihat arah kebijakan maupun strategi bisnis yang jelas dalam pengelolaan perusahaan tersebut.

Menurut PMII, kondisi tersebut menimbulkan keraguan publik terhadap profesionalitas dan keseriusan manajemen dalam mengembangkan perusahaan daerah. Mereka mendesak pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Majalengka, Asep Eka Mulyana, mengatakan aksi mahasiswa merupakan bentuk kepedulian terhadap pengelolaan BUMD.

“Demo ini menunjukkan masyarakat memperhatikan. PMII sebagai organisasi mahasiswa telah menunjukkan kepedulian,” kata Asep, Rabu (22/4/2026).

BACA JUGA:Seriusan Ngga Sampai Rp10 Juta! Ini Daftar 6 Motor Listrik Murah 2026, No 1 Asli Buatan Vietnam

Ia menegaskan, DPRD akan meminta Komisi II untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PT SMU, meliputi program kerja, kinerja perusahaan, serta kontribusinya terhadap PAD.

“Saya akan meminta Komisi II segera melakukan evaluasi secara menyeluruh. Program kerja BUMD harus jelas, termasuk kontribusinya terhadap PAD dan apa saja yang telah dilakukan,” ujarnya.

Asep menambahkan, BUMD merupakan etalase kinerja pemerintah daerah dalam mengelola potensi ekonomi. Ia menyinggung capaian salah satu bank perkreditan rakyat (BPR) milik daerah yang berhasil meraih penghargaan meski memiliki keterbatasan modal.

“BUMD adalah etalase pemerintah daerah. Dengan keterbatasan modal saja, BPR bisa dimaksimalkan,” katanya.
Namun, menurutnya, perhatian terhadap seluruh BUMD belum merata. Ia menilai BUMD lain, termasuk PT SMU, juga harus didorong untuk menunjukkan kinerja serupa.

Sumber: