2026 Masih Ada Subsidi Motor Listrik? Cari Tahu Lebih Detail Disini

RADARMAJALENGKA.COM – Pernah dengar atau bahkan sempat menunggu-nunggu subsidi motor listrik sampai sekarang? 

Program bantuan berupa subsidi Rp7 juta per unit motor listrik sebelumnya pernah bikin banyak orang makin tertarik untuk beralih dari motor bensin ke motor listrik karena harganya jadi lebih ramah di kantong. 

Sayangnya, kabar terbaru soal nasib subsidi ini berubah dibanding beberapa tahun sebelumnya, dan membuat sejumlah calon pembeli yang tadinya optimis jadi bertanya-tanya. 

Di artikel ini, kita bakal bahas apa yang terjadi dengan subsidi motor listrik di Indonesia pada tahun 2026, kenapa keputusannya berubah, serta apa arti perubahan ini buat kamu yang lagi nunggu atau mau beli motor listrik.

BACA JUGA:Skema Kredit Motor Listrik Polytron Fox 350, Ada 3 Opsi Cicilan Rendah, Mulai 400 Ribuan Langsung Bawa Pulang

Subsidi Motor Listrik Tahun 2023–2025

Program subsidi untuk motor listrik di Indonesia awalnya berjalan sejak 2023, di mana pemerintah memberikan bantuan hingga sekitar Rp7 juta per unit kepada pembeli motor listrik baru atau konversi dari mesin bensin ke listrik. 

Tujuannya adalah mempercepat adopsi kendaraan listrik, mengurangi emisi, dan mendukung industri ramah lingkungan di tanah air.

Subsidi ini juga dipadukan dengan kuota tertentu tiap tahunnya agar penyalurannya terkontrol.

BACA JUGA:Sewa Baterai Motor Listrik Polytron Mulai Rp200 Ribu per Bulan, Ini Skema, Perbandingan Biaya & Keuntungannya

Pada 2025, subsidi tersebut masih sempat dibahas dan diperluas untuk konversi motor bensin ke listrik, meski dukungan dan kebijakan pastinya sempat berubah-ubah tergantung koordinasi antar-kementerian.

Tidak Ada Subsidi Motor Listrik di 2026

Namun, menurut kabar terbaru di tahun 2026, pemerintah Indonesia memastikan bahwa subsidi motor listrik untuk pembelian unit baru tidak akan dilanjutkan sepanjang tahun ini. 

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa program subsidi motor listrik yang sempat berjalan sejak 2023 itu tidak lagi menjadi prioritas pada 2026, terutama setelah evaluasi kondisi fiskal dan manfaatnya untuk perekonomian secara keseluruhan.

Sumber: