DPW PPP Jabar Pertanyakan SK Plt Uu Ruzhanul Ulum, Pastikan Muswil Tetap Digelar

RADARMAJALENGKA.COM-BANDUNG — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat memastikan tetap melanjutkan agenda Musyawarah Wilayah (Muswil) yang telah dijadwalkan, meskipun muncul Surat Keputusan (SK) DPP PPP yang menetapkan Uu Ruzhanul Ulum sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPW PPP Jawa Barat.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi DPW PPP Jawa Barat yang dihadiri pengurus harian, pimpinan majelis, serta pimpinan DPC PPP se-Jawa Barat, Senin (26/1/2026). Rapat tersebut secara khusus membahas kelanjutan agenda Muswil yang sebelumnya telah dirapatkan.

BACA JUGA:58 Bencana Terjadi di Majalengka Sepanjang Januari 2026, Banjir dan Longsor Masih Mendominasi

“Hari ini kita melanjutkan pembahasan agenda Muswil yang sebelumnya sudah dirapatkan. Dalam rapat tadi, kita menetapkan kepanitiaan, waktu dan tempat pelaksanaan Muswil, termasuk materi Muswil yang segera dikirimkan ke DPC-DPC,” ujar Wakil Ketua DPW PPP Jawa Barat, Apip Ifan Permadi.

Terkait beredarnya SK DPP PPP yang menetapkan mantan Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum sebagai Plt Ketua DPW, Apip menyatakan pihaknya tidak ingin berspekulasi dan akan menempuh langkah konfirmasi secara organisasi.

“Dalam waktu dekat, panitia Muswil akan menghadap untuk mengonfirmasi keabsahan surat tersebut,” jelasnya.

Apip mengungkapkan, sebelumnya DPW PPP Jawa Barat telah menerima Surat Instruksi Muswil Nomor 0027/IN/DPP/XII/2025 tertanggal 17 Desember 2025. Namun, DPW mengajukan permohonan penundaan Muswil melalui Surat Nomor 596/IN/DPW/XII/2025 tertanggal 19 Desember 2025.

BACA JUGA:Cara Mengaktifkan DANA Cicil di DANA Hingga Muncul Fitur Pinjaman dengan Limit Rp20 Juta Modal Nomor Hp

Permintaan penundaan tersebut, kata Apip, dilandasi sejumlah pertimbangan strategis, termasuk kondisi kebencanaan di berbagai daerah, seperti Aceh, Sumatera Utara, serta sejumlah wilayah di Jawa Barat, selain pertimbangan internal partai lainnya.

Karena tidak mendapat respons dari DPP, DPW PPP Jawa Barat kemudian mengirimkan surat kedua pada 5 Januari 2026, yang disepakati dalam Rapat Koordinasi pada 29 Desember 2025 dan ditandatangani pengurus harian DPW, pimpinan majelis, serta seluruh pimpinan DPC PPP se-Jawa Barat.

“Salah satu poin surat kedua meminta agar DPP sesuai SK Menkum Nomor M.HH-15.AH.11.02 Tahun 2025, enam pimpinan DPP PPP duduk bersama menyelesaikan persoalan internal partai,” paparnya.

DPW PPP Jawa Barat juga meminta DPP untuk melengkapi struktur kepengurusan dan menyelaraskan AD/ART partai sebelum Muswil dilaksanakan. Bahkan, menurut Apip, Uu Ruzhanul Ulum yang saat itu merupakan bagian dari pengurus harian DPW turut menyepakati dan menandatangani surat penundaan Muswil.

BACA JUGA:Harga Motor Listrik Mirip NMAX Bervariasi, Ini 5 Pilihan Terbaik di 2026 dengan Spesifikasi & Keunggulan

Dengan tidak adanya tanggapan dari DPP, serta merujuk pada SK DPP Nomor 0825/SK/DPP/W/III/2023 yang menyebutkan masa bhakti kepengurusan DPW PPP Jawa Barat berakhir pada 31 Maret 2029, DPW menilai tidak ada alasan organisatoris untuk menunjuk Plt Ketua DPW.

Sumber: