DPRD Jabar Awasi Program 2026, Taufik Nurrohim Dorong Majalengka Siap Hadapi Industrialisasi Rebana

RADARMAJALENGKA.COM – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Taufik Nurrohim, melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Majalengka, Minggu (25/1/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari fungsi konstitusional DPRD dalam memastikan seluruh program pembangunan berjalan efektif dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kegiatan pengawasan yang dihadiri berbagai elemen masyarakat itu dimanfaatkan sebagai forum dialog terbuka antara wakil rakyat dan warga. Isu utama yang mengemuka adalah arah pembangunan Majalengka di tengah percepatan industrialisasi dan penguatan ekonomi wilayah.

BACA JUGA:Rekomendasi 5 Tanaman Hias Penghasil Oksigen di Dalam Ruangan, Perawatannya Minim dan Simpel

Taufik menjelaskan bahwa pengawasan DPRD Provinsi Jawa Barat tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menilai sejauh mana program pemerintah berdampak pada ekonomi masyarakat lapisan bawah.

“Pemerintah sudah menjalankan banyak program, mulai dari pembangunan infrastruktur jalan, sekolah, hingga kawasan industri. Tugas kami memastikan program tersebut tersosialisasi dengan baik dan masyarakat terlibat aktif, baik sebagai pelaku maupun pengawas pembangunan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa paradigma pembangunan saat ini menuntut program pusat dan daerah harus memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejumlah program strategis seperti Koperasi Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pembangunan konektivitas wilayah menjadi perhatian utama dalam pengawasan tersebut.

BACA JUGA:Sering Disepelekan! Ini 5 Penyebab Kucing Flu dan Batuk di Musim Hujan, Serta Cara Pencegahannya

Menurut Taufik, peran pemerintah provinsi sangat krusial, khususnya dalam memastikan kualitas jalan provinsi, kelancaran akses transportasi, serta kesiapan sumber daya manusia melalui pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri.

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa Kabupaten Majalengka memiliki posisi strategis dalam peta pembangunan nasional dan daerah. Hal tersebut tercantum dalam RPJMN dan RPJMD yang menempatkan Majalengka sebagai bagian dari Kawasan Industri Rebana.

“Majalengka akan menghadapi industrialisasi besar-besaran. Karena itu, pemerintah daerah harus segera menuntaskan RDTR, dan masyarakat, termasuk UMKM, perlu disiapkan agar tidak hanya menjadi penonton,” katanya.

Ia menilai proses industrialisasi di Majalengka sejatinya telah berjalan, meski belum optimal. Namun, adanya komitmen kuat dari Presiden dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai menjadi momentum percepatan pembangunan kawasan tersebut.

“Masyarakat sebenarnya sudah siap. Tinggal bagaimana kita arahkan agar mereka menjadi pelaku utama dalam episentrum ekonomi baru di Rebana,” pungkasnya.

Sumber: