Apresiasi BPAD DKI untuk BPN Jakarta: Sertifikasi 3.000 Aset Pemprov Senilai Rp132 Triliun
Kegiatan Kick Off Meeting Pendataan Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemprov DKI Jakarta-Dok-Istimewa
RADARMAJALENGKA.COM-Jakarta – Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta, Faisal Syafruddin, memberikan apresiasi kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) DKI Jakarta, Alen Saputra, beserta jajaran. Apresiasi ini diberikan atas keberhasilan BPN dalam mengamankan aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta senilai Rp132 triliun.
Menurut Faisal, pencapaian monumental ini diwujudkan melalui sertifikasi kurang lebih 3.000 aset Pemprov DKI Jakarta yang tersebar di lima Kantor Pertanahan periode 2024–2025. “Bagaimana monumentalnya prestasi yang beliau (Kakanwil Alen) cetak, berhasil menyertipikatkan aset Pemerintah DKI senilai Rp132 triliun,” ujar Faisal dalam kegiatan Kick Off Meeting Pendataan Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pemprov DKI Jakarta, Senin (29/09/2025) di Hotel Manhattan, Kuningan, Jakarta.
Kegiatan ini bertujuan melakukan pendataan hak atas tanah dan inventarisasi lahan di atas HPL yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Upaya tersebut dinilai penting untuk memastikan tertib administrasi aset, memberikan kepastian hukum, serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan bagi pembangunan daerah.
Dalam kesempatan itu, Kakanwil BPN DKI Jakarta, Alen Saputra, juga menyampaikan apresiasi kepada BPAD atas kolaborasi yang terjalin baik selama ini. Ia sekaligus berpamitan menjelang masa pensiun. “Terima kasih atas kolaborasi yang sudah kita jalankan dengan baik. Mohon maaf bila ada kekurangan selama kepemimpinan saya. Lusa saya sudah tidak lagi di Kementerian ATR/BPN,” ucap Alen.
BACA JUGA:Dari Gear Ultima Hingga Mio M3, Inspirasi Modifikasi Yamaha Hadir di Knalpodcast Modiftalk IMOS 2025
Melalui kegiatan ini, diharapkan proses pendataan dan inventarisasi tanah di atas HPL Pemprov DKI Jakarta semakin efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, seluruh aset Pemprov tidak hanya tercatat rapi, tetapi juga terlindungi dari potensi sengketa maupun penyalahgunaan.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
