Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Pastikan Situasi Pati Kondusif dan Pelayanan Publik Tetap Lancar
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi-Dok-Istimewa
RADARMAJALENGKA.COM-SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan kondisi Kabupaten Pati sudah kondusif pasca aksi massa besar-besaran pada Rabu, 13 Agustus 2024.
Hal itu disampaikan usai menggelar rapat terbatas bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jateng di Semarang, Kamis, 14 Agustus 2025.
"Situasi wilayah Pati kondusif. Semua kegiatan penyampaian aspirasi sudah diwadahi di DPRD Kabupaten Pati. Tinggal menunggu hasil pembahasan, maksimal 60 hari ke depan," jelas Luthfi.
BACA JUGA:5 Ribu Orang Padati ‘BRI Taipei Teman Seperjuangan PMI’, Sambut Mitra Finansial Tanah Air di Taiwan
Ia menegaskan, kewenangan terkait aspirasi tersebut berada di DPRD Kabupaten Pati, bukan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah. Meski demikian, Pemprov telah menurunkan tim untuk memantau situasi dan memastikan pelayanan publik berjalan tanpa hambatan.
Langkah Pemprov Jateng di Pati
Biro Otonomi Daerah, Biro Ekonomi, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, serta Biro Kesejahteraan Rakyat telah melakukan koordinasi lintas sektor. Dinas Kesehatan juga dikerahkan untuk menjamin layanan kesehatan tetap optimal.
Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus dilakukan. Tim dari Kemendagri, termasuk Inspektur Jenderal, telah turun langsung ke Pati.
BACA JUGA:MENARIK! Seribu Kain Kerudung Hiasi Gang
Pelajaran dari Kasus Pati
Menurut Luthfi, kejadian di Pati menjadi pelajaran bagi seluruh Bupati dan Wali Kota agar lebih peka terhadap situasi di wilayah masing-masing. Ia mencontohkan, kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
Pemprov Jateng sebelumnya telah menerima surat verifikasi dari Sekda Pati pada 12 April 2025, yang ditindaklanjuti dengan rapat pada 22 April 2025. Hasilnya, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi sebelum kebijakan diterapkan: menunjuk pihak ketiga untuk kajian, tidak membebani masyarakat, dan menyesuaikan dengan kemampuan daerah.
"Namun kajiannya belum selesai. Untungnya kebijakan kenaikan PBB sudah dicabut. Ke depan, kami akan melakukan pembinaan agar hal serupa tidak terulang," tegas Luthfi.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemprov Jateng menjamin roda ekonomi, investasi, dan pelayanan publik di Kabupaten Pati tetap berjalan normal.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
