Menteri ATR Nusron Ajak Kepala Daerah Sulawesi Percepat RDTR, Target Nasional Masih Kurang 1.300 Dokumen

RADARMAJALENGKA.COM-Palu, 11 Juli 2025 — Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi langkah penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan terarah.

Namun, hingga pertengahan tahun 2025, dari total kebutuhan 2.000 dokumen RDTR secara nasional, baru 695 yang berhasil disusun. Di wilayah Pulau Sulawesi sendiri, dari target 451 dokumen, masih terdapat kekurangan sebanyak 361 RDTR.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan penyusunan RDTR.

BACA JUGA:Majalengka Atur Jam Belajar Efektif Mulai Pukul 06.30 WIB, Berlaku untuk PAUD hingga SMP

Hal ini disampaikan dalam Forum Koordinasi Pembangunan Wilayah Berbasis Penataan Ruang Pulau Sulawesi, yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah pada Kamis (10/07).

“Supaya kita tidak saling menyalahkan soal lambatnya penyusunan RDTR, kita harus sharing the pain, sharing the gain, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujar Menteri Nusron.

Ia mengusulkan pembagian tanggung jawab: sepertiga menjadi kewajiban pemerintah pusat melalui Kementerian ATR/BPN, sepertiga ditangani pemerintah provinsi, dan sepertiga sisanya menjadi tanggung jawab kabupaten/kota.

Karena provinsi secara hukum tidak dapat menyusun RDTR, mekanismenya akan melalui hibah ke pemerintah kabupaten/kota.

BACA JUGA:Menteri ATR Nusron: Penataan Ruang Harus Ketat Demi Lindungi Sawah dan Ketahanan Pangan Nasional

Secara rinci, kekurangan RDTR di Pulau Sulawesi adalah:

• Sulawesi Utara: kurang 59
• Sulawesi Tenggara: kurang 96
• Sulawesi Barat: kurang 21
• Sulawesi Selatan: kurang 111
• Sulawesi Tengah: kurang 51
• Gorontalo: kurang 23

Forum ini juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang membuka acara secara resmi. Dalam sambutannya, AHY menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi Geospasial (BIG), dan seluruh stakeholder untuk menghasilkan RDTR yang berkualitas.

“Terima kasih kepada BIG yang telah bekerja keras menghadirkan peta berskala besar 1:5.000 yang menjadi dasar penyusunan RDTR,” ujar AHY.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BIG, Muh. Aris Marfai, menyerahkan secara simbolis peta dasar skala 1:5.000 kepada lima pemerintah provinsi di Sulawesi.

BACA JUGA:Penerimaan Siswa Baru di Majalengka: Pendidikan Berkualitas dengan Pembatasan Kapasitas Kelas

Sumber: